Otoritas imigrasi Jepang berencana merevisi sistem status kependudukan saat ini. Jepang berenca untuk cabut izin tinggal permanen bagi individu yang berulang kali melanggar hukum atau tidak membayar pajak. Langkah ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk menggunakan program baru daripada sistem saat ini untuk peserta pemagang kerja teknis asing. Pemerintah berharap lebih banyak pemagang yang dapat mendapatkan izin tinggal permanen. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diterbitkanlah otoritas baru ini.
Berdasarkan sistem saat ini, orang yang memiliki izin tinggal permanen tidak kehilangan statusnya meskipun mereka tidak membayar pajak atau premi asuransi sosial berulang kali atau melakukan pelanggaran hukum berulang kali dan dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun. Namun, di bawah sistem baru ini, pemerintah dapat mencabut atau mengubah status seseorang jika mereka tidak membayar pajak atau melakukan kejahatan, seperti pencurian, selama satu tahun.
Selain itu, badan imigrasi bermaksud mendorong pejabat kota setempat untuk melaporkan penduduk asing yang tidak membayar pajak. Selama sesi Parlemen saat ini, badan itu diperkirakan akan mengajukan rancangan undang-undang mengenai masalah tersebut.
Jepang akan revisi sistem status kependudukan saat ini
Image by belterz (Getty Image)
Untuk mencegah penipuan pada orang lanjut usia, Kota Chofu di Tokyo telah memutuskan untuk memberikan subsidi penuh bagi pemasangan perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi panggilan yang berpotensi penipuan pada telepon rumah. Kerugian akibat penipuan panggilan palsu tahun lalu mencapai lebih dari 440 miliar yen di seluruh negeri, dengan Chofu sendiri mencatat kerugian terbesar sepanjang sejarahnya, melebihi 1,9 miliar yen.
Kota Chofu berencana menetapkan kebijakan untuk memberikan subsidi penuh bagi rumah tangga lanjut usia di Kota Chofu ini mulai sekitar Juni tahun ini. Perangkat tersebut akan terhubung ke telepon rumah dan akan mengirimkan peringatan melalui pesan singkat ke ponsel anggota keluarga. Jika panggilan tersebut mengandung kata-kata seperti "pengembalian dana" atau "rekening", maka hal ini dapat terindikasi penipuan, kecuali jika panggilan tersebut berasal dari nomor yang telah didaftarkan sebelumnya sebagai keluarga atau teman (nomor aman).
Selain itu, perangkat ini juga sedang dipertimbangkan untuk secara otomatis melakukan panggilan setelah panggilan penipuan berakhir. Nantinya panggilan ini akan secara otomatis mengajukan pertanyaan tentang "siapa yang Anda ajak bicara" menggunakan suara rekaman anggota keluarga yang telah disimpan sebelumnya, dan mengirimkan tanggapan dalam bentuk teks kepada keluarga.
Pemerintah kota berencana untuk memasang perangkat ini terlebih dahulu di sekitar 100 rumah tangga untuk mengevaluasi efektivitasnya, dan akan mengajukan proposal anggaran awal tahun baru yang mencakup biaya instalasi perangkat dan biaya terkait lainnya. Hal ini akan diajukan pada rapat dewan kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 27.
Kerugian akibat telepon penipuan di Jepang pada tahun lalu capai 440 miliar yen
Image by Andry Popov (Getty Image)
Kementerian Pendidikan Jepang berencana memperluas cakupan bantuan keuangan untuk pendidikan universitas untuk pelajar non-Jepang. Dalam rancangan ini, kementerian pendidikan menawarkan program beasiswa, pinjaman, dan pengurangan atau bahakan pengecualian biaya kuliah. Rencana ini akan disalurkan melaui badan Japan Student Services Organization (JASSO). Hal ini tentu sangan disambut antusias karena sebelumnya yang memenuhi syarat hanya terbatas pada warga negara Jepang dan penduduk tetap atau penduduk tetap khusus.
Kementerian kini memutuskan untuk memperluasnya ke pelajar dengan status "dependen", yang mencakup pasangan dan anak-anak pekerja asing di Jepang, mulai bulan April. Hal ini memungkinkan bagi pemilik visa Tokutei Ginou 2 (TG lanjutan) dan Engineering untuk ikut serta dalam program ini.
Jumlah orang yang tinggal di Jepang dengan visa dependen adalah sekitar 228.000 pada tahun 2022, meningkat lebih dari 100.000 dibandingkan satu dekade lalu. Hal ini juga tentu meningkatkan seruan agar pemerintah memberikan lebih banyak bantuan kepada anak-anak non-Jepang yang ingin berkuliah di Jepang.
Menaggapi seruan ini, kementerian mengatakan akan menerapkan program ini bagi mereka yang memenuhi syarat. Syarat tersebut diantaranya adalah harus bersekolah dan sudah lulus dari SD hingga SMA di Jepang, dan berniat untuk bekerja di Jepang setelah lulus dari universitas. Kementerian memperkirakan akan ada sekitar 200 pelajar non-Jepang yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ini setiap tahunnya.
Pemerintah berencana menerima pendapat publik selama periode satu bulan hingga pertengahan Maret sebelum merevisi peraturan menteri terkait
Kementrian Pendidikan Jepang Berencana Memberikan Bantuan Pendidkan Universitas bagi Pelajar Non-Jepang
Image by oneinchpunch
Data terbaru dari sebuah perusahaan riset swasta dan Institut Penelitian Jepang menyoroti bahwa angka kelahiran di Jepang mencapai titik terendah sepanjang sejarah pada tahun lalu. Tahun 2023 angka kelahiran hanya mencapai angka 726.000 kelahiran, turun sekitar 40.000 dari tahun sebelumnya. Jumlah anak per wanita selama hidupnya diperkirakan turun menjadi sekitar 1,20, melampaui rekor terendah 1,26 pada 2022, meskipun jumlah pernikahan meningkat pada 2022 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun menjadi 504.930
Peneliti senior Jepang, Fujinami Takumi, menyoroti bahwa ketidakstabilan pekerjaan selama pandemi COVID-19 telah menyebabkan pasangan menunda atau bahkan menyerah pada pernikahan. Hal ini tentunya berdampak langsung pada angka kelahiran yang menurun. Ia menambahkan bahwa makin banyak wanita mungkin enggan memiliki anak karena mereka harus menanggung beban pekerjaan rumah tangga meski sudah memasuki dunia kerja.
Sebagai respons terhadap tren ini, pemerintah Jepang telah mengumumkan serangkaian langkah dalam pertemuan Kabinet pada Jumat (14 Februari 2024) untuk merevisi Undang-Undang Dukungan Anak dan Membesarkan Anak. Amandemen tersebut mencakup perluasan tunjangan anak dan tunjangan cuti mengurus anak, dengan menghapus batas pendapatan untuk tunjangan anak, memperluas wajib belajar hingga usia 18 tahun, dan meningkatkan tunjangan bulanan menjadi 30.000 yen setelah anak ketiga.
Langkah-langkah tambahan termasuk memperkenalkan "sistem untuk semua anak" yang memungkinkan anak-anak untuk diasuh di pusat penitipan anak bahkan jika orang tua mereka tidak bekerja. Selain itu, tunjangan mengasuh anak juga ditingkatkan. Bahkan jika kedua orang tua mengambil cuti untuk mengasuh anak selama 14 hari atau lebih, pendapatan mereka tidak berkurang hingga 28 hari. Pemerintah juga menegaskan bahwa anak-anak yang merawat anggota keluarga juga berhak mendapatkan dukungan, dengan perencanaan untuk memperkuat respons dari pemerintah pusat dan daerah.
Untuk memastikan sumber daya keuangan yang cukup untuk inisiatif-inisiatif ini, pemerintah berencana untuk membentuk "sistem dana pendukung" yang akan dibiayai melalui asuransi kesehatan publik, dengan operasi sistem yang dijadwalkan dimulai pada tahun fiskal 2026. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa saat ini adalah kesempatan terakhir untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran, dan mereka bertekad untuk mendorong RUU amandemen ini melalui sesi saat ini dan terus menerapkan langkah-langkah untuk mendukung keluarga dan meningkatkan angka kelahiran hingga tahun 2030-an.
Angka Kelahiran Jepang Capai Rekor Terendah
Image by T-Kin (Getty Signature Images)
Pada tanggal 14, udara hangat menyapu seluruh negeri, menyebabkan suhu yang tidak biasa tinggi, dan di banyak tempat, suhu tetap hangat dari awal hingga akhir April. Karena periode cuaca hangat yang tidak biasa terus berlanjut, diperkirakan mulai tanggal 15 dan seterusnya, akan terjadi peningkatan tiba-tiba dalam jumlah serbuk sari cedar yang tersebar di beberapa daerah.
Asosiasi Cuaca Jepang mencatat bahwa di Tokyo dan Fukuoka, ada hari-hari di mana penyebaran serbuk sari meningkat tajam setelah tanggal 15. Serbuk sari telah mulai beterbangan di berbagai lokasi, dengan Pemerintah Metropolitan Tokyo menyatakan bahwa fenomena ini dimulai pada tanggal 9 Februari.
Perkiraan dari Asosiasi Cuaca Jepang menunjukkan bahwa meskipun jumlah partikel di udara diperkirakan rendah secara nasional pada tanggal 14, Tokyo dan Fukuoka dapat mengalami peningkatan pada tanggal 15 dan seterusnya karena kelanjutan cuaca hangat yang tidak biasa. Di Tokyo, jumlah serbuk sari diperkirakan akan sedikit tinggi hingga Minggu tanggal 18, dan meningkat pada hari Minggu tanggal 18, 19, dan 20. Di Fukuoka, jumlah serbuk sari juga akan sedikit tinggi pada tanggal 15 dan 16, dan meningkat pada Sabtu tanggal 17 dan Minggu tanggal 18.
Selain itu, di beberapa wilayah Chugoku dan Shikoku, diperkirakan akan ada beberapa hari dengan jumlah serbuk sari yang sedikit tinggi. Berdasarkan perkiraan pada tanggal 18 Januari, puncak penyebaran serbuk sari cedar diperkirakan terjadi pada akhir Februari di tempat-tempat seperti Tokyo dan Fukuoka.
Perilaku serbuk sari dipengaruhi oleh kondisi cuaca, seperti hari-hari cerah dan panas, kekeringan, angin kencang, hujan, atau setelah beberapa hari berturut-turut dengan suhu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tiba-tiba dalam penyebaran serbuk sari, dan puncaknya mungkin terjadi lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Oleh karena itu, Asosiasi Cuaca Jepang mendorong masyarakat untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bahkan sebelum puncak penyebaran serbuk sari.
Menyikapi informasi ini, sebuah toko besar di Shibuya, Tokyo, telah mempersiapkan lantai khusus dengan berbagai produk pencegah serbuk sari pada akhir Januari, sekitar seminggu lebih awal dari tahun sebelumnya. Produk-produk ini meliputi kacamata dan masker untuk melindungi mata dan hidung, cairan pembersih hidung, dan semprotan untuk mencegah serbuk sari menempel di wajah dan rambut. Seiring dengan penyebaran serbuk sari di Tokyo, permintaan akan produk-produk tersebut meningkat, dengan penjualan minggu yang berakhir pada tanggal 11 Februari naik sekitar 20% dari minggu sebelumnya.
Di klinik THT di Daerah Chuo, Tokyo, yang mengobati penyakit demam, terjadi peningkatan jumlah pasien dengan gejala demam. Klinik ini memerlukan reservasi, dan permintaan reservasi telah meningkat sehingga slot sudah terisi hingga akhir bulan Februari. Seorang wanita berusia 23 tahun dari Prefektur Saitama, yang mengalami gejala seperti mata gatal dan pilek, telah melakukan tes untuk mengetahui apakah dia menderita demam. Dia mengatakan bahwa gejalanya muncul sejak awal bulan ini, dan dia sudah mulai merasakannya sejak beberapa waktu.
Penyebaran Serbuk Sari Cedar yang Meningkat akibat Cuaca Hangat
Images By Queserasera99
Pemerintah Jepang telah secara resmi mengumumkan rencana ambisius untuk menghapuskan sistem magang teknis asing yang berlaku saat ini dan menggantinya dengan program pelatihan kerja yang baru. Keputusan ini diambil setelah pertemuan para menteri Kabinet terkait pada Jumat (09/02/2024), di mana rencana ini didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh panel pakar. Rencana ini melibatkan pengajuan rancangan undang-undang terkait dalam sidang Parlemen saat ini. Program baru ini, yang diharapkan akan membantu pemagang asing memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam waktu tiga tahun, diproyeksikan untuk diterapkan pada sektor-sektor yang sama dengan program pekerja terampil tertentu, seperti perawatan, konstruksi, serta pertanian.
Salah satu keunggulan utama dari program baru ini adalah kemungkinan bagi pemagang asing untuk berganti perusahaan di bidang yang sama. Hal ini menandai perubahan signifikan dari kebijakan saat ini yang melarang para peserta magang untuk melakukan hal tersebut. Rencana ini juga menyatakan bahwa setiap industri akan menetapkan jangka waktu antara satu hingga dua tahun bagi pemagang untuk tetap bekerja di perusahaan awal. Perdana Menteri Kishida Fumio menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkenalkan program yang lebih baik agar orang asing yang berbakat akan memandang Jepang sebagai tempat yang ideal untuk bekerja.
Langkah ini mendapat dukungan dari anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal (LDP), partai berkuasa utama di Jepang. Anggota parlemen LDP menyetujui usulan pemerintah untuk mengubah program pemagang kerja teknis bagi pekerja asing setelah proposal tersebut diserahkan kepada komite khusus LDP pada Senin (05/02/2024). Usulan ini disusun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh panel pakar pada November tahun sebelumnya.
Usulan tersebut merekomendasikan penghapusan program yang berlaku saat ini dan penggantinya dengan program baru yang bertujuan melatih para peserta magang asing untuk memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam waktu tiga tahun. Namun, beberapa anggota parlemen LDP mengutarakan kekhawatiran mereka terhadap penggantian ini dan menyampaikan pandangan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sebagai hasilnya, proposal tersebut juga menetapkan bahwa tiap industri akan menetapkan jangka waktu antara satu hingga dua tahun bagi para pemagang untuk bekerja di perusahaan pertama.
Selain itu, proposal tersebut juga menetapkan bahwa bantuan bagi pemagang yang ingin berganti pekerjaan hanya akan diberikan oleh lembaga-lembaga publik, seperti layanan penempatan kerja publik, untuk menghindari keterlibatan perantara (broker) yang berniat buruk. Pemerintah berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para menteri Kabinet terkait secepatnya pada pekan ini untuk mengambil keputusan resmi mengenai proposal itu setelah mendapatkan persetujuan dari mitra koalisi yang berkuasa, Partai Komeito.
Dengan demikian, perubahan besar ini dalam kebijakan pemagang kerja teknis asing menunjukkan komitmen pemerintah Jepang untuk memperbaiki program tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan untuk memperkuat daya tarik negara sebagai destinasi kerja bagi orang asing yang berbakat.
Jepang Rubah Program Magang Teknis menjadi Program Pelatihan Kerja
Image by kyonntra (Getty Images)
Berdasarkan hasil studi terbaru tentang Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan di Jepang, diketahui bahwa jumlah pekerja asing di negara tersebut telah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah pada Oktober 2023, dengan total mencapai lebih dari 2 juta orang. Hal ini terjadi sebagai respons terhadap menurunnya jumlah tenaga kerja dalam negeri, yang dipicu oleh krisis kependudukan di Jepang. Data yang dikutip dari The Japan Times menunjukkan bahwa populasi Jepang, termasuk penduduk asing, turun menjadi 125.416.877 orang pada Januari 2023, mengalami penurunan sebanyak 511.000 orang dari tahun sebelumnya.
Penurunan jumlah penduduk dalam negeri ini memberikan peluang bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja di Jepang. Jumlah pekerja asal Indonesia yang bekerja di Jepang melonjak hingga 56 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai 121.504 orang menurut laporan CNBC Indonesia. Lebih dari seperempat dari total pekerja asing di Jepang tinggal di Tokyo, dengan jumlah mencapai 542.992 orang. Sementara itu, Vietnam memimpin sebagai negara pengirim tenaga kerja asing terbanyak ke Jepang selama empat tahun berturut-turut, diikuti oleh China dan Filipina.
Peningkatan jumlah tenaga kerja asing ini juga sejalan dengan informasi bahwa perusahaan-perusahaan Jepang mulai mempekerjakan lebih banyak orang seiring dengan pulihnya ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tingkat pekerjaan belum mencapai tingkat sebelum pandemi karena perusahaan masih menghadapi tantangan biaya bahan baku yang lebih tinggi.
Kementerian Ketenagakerjaan Jepang mencatat bahwa rasio lowongan terhadap pencari kerja meningkat untuk tahun kedua berturut-turut pada 2023, mencapai 1,31, yang berarti terdapat 131 posisi yang ditawarkan untuk setiap 100 pelamar. Namun, peningkatan ini tidak merata, dengan sektor hotel dan restoran menarik lebih banyak pekerja sementara produsen dan perusahaan konstruksi mengurangi tenaga kerja karena kenaikan harga bahan baku.
Pekerja Indonesia di Jepang meningkat dari tahun sebelumnya
Image by Kzenon
