Jepang Hadapi Masalah Overtourism (Image by Google)
Pemerintah Jepang berencana menyusun pedoman terkait penerapan sistem harga ganda di fasilitas wisata publik. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya praktik pembedaan harga antara penduduk lokal dan wisatawan, yang dinilai sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah overtourism.
Menteri transportasi Jepang, Yasushi Kaneko, menyampaikan bahwa meskipun penetapan harga pada dasarnya menjadi kewenangan masing-masing operator, pemerintah tetap perlu memberikan panduan agar kebijakan tersebut berjalan seimbang dan adil.
Ia menekankan pentingnya penetapan harga yang mampu menjaga keberlanjutan operasional dan kualitas layanan fasilitas wisata. Dengan demikian, pelaku usaha tetap dapat memberikan layanan optimal di tengah meningkatnya jumlah pengunjung.
Kementerian Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang berencana melibatkan panel ahli untuk membahas detail pedoman tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan dapat diterapkan secara luas.
Lonjakan jumlah wisatawan asing ke Jepang menjadi salah satu latar belakang kebijakan ini. Pada tahun lalu, jumlah pengunjung mancanegara bahkan melampaui 40 juta orang untuk pertama kalinya, yang turut memicu berbagai persoalan seperti kepadatan dan perilaku wisatawan yang kurang tertib.
Beberapa daerah telah mulai menerapkan atau mempertimbangkan sistem harga ganda. Di Himeji, misalnya, tarif masuk Kastil Himeji dinaikkan bagi non-penduduk, sementara Kyoto juga mempertimbangkan kebijakan serupa untuk tarif transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga mendorong museum nasional untuk mengadopsi sistem ini paling lambat Maret 2031.