Category: Info Seputar Jepang

Pemerintah Distrik Chiyoda di Tokyo berencana memperkenalkan teknologi tempat sampah pintar (smart trash cans) di kawasan Akihabara, salah satu pusat wisata dan budaya pop paling terkenal di Jepang. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya masalah sampah di area tersebut, yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara setiap harinya.

Pihak distrik mengungkapkan bahwa mereka menerima banyak keluhan dari warga lokal mengenai sampah yang dibiarkan berserakan di jalan, trotoar, dan sekitar fasilitas umum. Meskipun masyarakat setempat dan relawan kebersihan telah melakukan berbagai upaya, jumlah wisatawan yang terus meningkat membuat pengelolaan sampah menjadi semakin sulit.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah distrik berencana memasang sekitar 10 unit tempat sampah pintar di berbagai titik strategis di Akihabara. Perangkat ini dilengkapi teknologi pemadatan otomatis yang mampu mengurangi volume sampah hingga sekitar seperlima dari ukuran aslinya. Setiap unit dapat menampung hingga 600 liter sampah, sehingga lebih efisien dibandingkan tempat sampah konvensional.

Selain itu, tempat sampah pintar ini terhubung ke internet dan dapat mengirim data secara real-time tentang tingkat kepenuhan wadah. Dengan sistem ini, petugas kebersihan dapat mengatur jadwal pengumpulan sampah secara optimal, mengurangi biaya operasional, dan mencegah tempat sampah meluap.

Pemerintah distrik juga menekankan bahwa Akihabara bukan hanya kawasan wisata, tetapi juga permukiman bagi penduduk lokal. Mereka menyadari bahwa selama ini ada batasan dalam kemampuan warga dan sukarelawan untuk menangani sampah yang ditinggalkan oleh pengunjung. Oleh karena itu, pihak distrik menyatakan tidak lagi berpegang sepenuhnya pada prinsip tradisional Jepang bahwa orang harus membawa pulang sampah mereka sendiri.

Secara umum, Jepang memang dikenal sebagai negara yang minim tempat sampah di ruang publik. Sejak serangan gas sarin pada 1995, banyak tempat sampah umum dihapus karena alasan keamanan. Akibatnya, masyarakat Jepang terbiasa membawa pulang sampah mereka atau membuangnya di tempat khusus seperti di dalam toko atau stasiun. Namun, meningkatnya jumlah wisatawan asing yang tidak terbiasa dengan kebiasaan ini telah memicu masalah baru berupa sampah yang berserakan di area wisata populer.

Langkah pemasangan tempat sampah pintar ini dianggap sebagai bukti bahwa Jepang mulai beradaptasi dengan tantangan pariwisata massal. Pemerintah setempat berharap kebijakan ini dapat menjaga kebersihan kota sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi penduduk dan pengunjung. Mereka berharap inovasi ini menjadi contoh bagi kawasan wisata lain di Jepang dalam menghadapi peningkatan jumlah wisatawan internasional.

Tempat Sampah ini Rencananya akan dipakai di Akihabara

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mematangkan langkah strategis guna merealisasikan target penempatan 500.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan. Jepang menjadi salah satu negara mitra strategis yang dinilai memiliki peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, menyampaikan bahwa persiapan menuju target besar tersebut dilakukan secara bertahap, terukur, dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga terkait. Ia menjelaskan, sejumlah tahapan awal telah dilakukan, mulai dari pemetaan lembaga vokasi, identifikasi ketersediaan tenaga kerja, hingga penentuan sumber suplai calon PMI. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan kesiapan tenaga kerja Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.
“Jumlah targetnya besar, tetapi dari sisi persiapan seperti pemetaan lembaga vokasi dan sumber suplai tenaga kerja, semuanya sudah berjalan,” ujar Christina dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Selain itu, Kementerian P2MI juga memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan, guna mengkaji kemungkinan pencapaian target 500.000 PMI dalam satu tahap. Sebagai pendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema penguatan, salah satunya melalui program SMK Global yang tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan lulusan siap bekerja dan terserap di luar negeri. Pemerintah juga menyediakan solusi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk membantu biaya penempatan.
Dari sisi negara tujuan, peluang penempatan PMI masih sangat luas. Negara konvensional seperti Malaysia tetap menjadi tujuan utama, disusul kawasan Timur Tengah dengan kebutuhan sekitar 60.000 tenaga kerja. Namun, Jepang dan Korea Selatan kini menjadi tujuan strategis baru dengan permintaan tenaga kerja terampil yang terus meningkat. Selain itu, negara-negara Eropa Timur dan Turki juga mulai menunjukkan tren peningkatan kebutuhan pekerja migran.

Kolaborasi Indonesia–Jepang Semakin Diperkuat

Penguatan kerja sama Indonesia dan Jepang dalam pengelolaan pekerja migran ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwisetiawan Susanto, mewakili Kementerian P2MI, dengan Gubernur Prefektur Kagawa, Ikeda Toyohito, di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Kerja sama ini menjadi tonggak penting pascatransformasi kelembagaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian P2MI. Melalui sinergi tersebut, sistem pelindungan PMI dirancang lebih menyeluruh, sehingga pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang, khususnya di Prefektur Kagawa, berada dalam ekosistem yang tertata.
Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa perubahan status kelembagaan menjadi kementerian merupakan amanat langsung Presiden untuk memperkuat fungsi pelindungan PMI dari hulu hingga hilir.
“Sejak berdirinya Kementerian P2MI, kami menjadi satu-satunya pengampu urusan pekerja migran, mulai dari penetapan kebijakan, pelatihan, hingga pelindungan,” ujar Mukhtarudin.

Kagawa Butuhkan Ribuan Tenaga Kerja

Berdasarkan data yang dipaparkan, Prefektur Kagawa saat ini membutuhkan sekitar 2.000 hingga 2.950 tenaga kerja asing. Kebutuhan tersebut tersebar di sektor perhotelan, hospitality, manufaktur, dan konstruksi.
Data Sistem Informasi Calon Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan bahwa lebih dari 2.100 PMI telah bekerja di Kagawa. Komposisinya meliputi 40 persen peserta pemagangan dan 30 persen pekerja skema Specific Skilled Worker (SSW). Peningkatan jumlah pekerja SSW menandakan semakin tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di Jepang. Kerja sama ini juga diproyeksikan menjadi proyek percontohan bagi kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan prefektur-prefektur lain di Jepang.
Gubernur Ikeda Toyohito menyampaikan apresiasi atas kontribusi warga Indonesia yang bekerja di wilayahnya. Saat ini, jumlah warga Indonesia di Prefektur Kagawa mencapai sekitar 4.000 orang, sebagian besar bekerja di sektor manufaktur dan industri strategis.
“Saya berharap melalui kerja sama ini, jumlah tenaga kerja Indonesia yang datang ke Kagawa akan semakin bertambah di masa depan,” ujar Ikeda.

Sistem Baru Jepang Dibuka 2027

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas perubahan sistem ketenagakerjaan asing di Jepang. Mulai April 2027, sistem pemagangan teknis (Gino Jisshu) akan digantikan dengan sistem baru bernama Ikusei Shuro atau Pelatihan Kerja. Sistem tersebut akan terintegrasi dengan skema Tokutei Gino atau pekerja keterampilan spesifik, yang diharapkan membuka jalur karier lebih luas bagi PMI di Jepang melalui sistem yang lebih terstruktur.
Untuk mendukung transisi tersebut, Prefektur Kagawa berkomitmen menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, peningkatan pendidikan bahasa Jepang juga menjadi prioritas guna menunjang kesiapan tenaga kerja.

Diplomasi Budaya Perkuat Hubungan

Menutup pertemuan, Gubernur Ikeda menyampaikan pesan persahabatan melalui pendekatan budaya kuliner. Ia menyoroti kemiripan antara Yakitori khas Kagawa dengan sate Indonesia sebagai simbol kedekatan hubungan kedua wilayah.
“Kemiripan menu ini menjadi simbol persahabatan yang semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Prefektur Kagawa,” ujarnya.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperluas peluang karier tenaga kerja Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pasar tenaga kerja global.

Penandatanganan Gubernur Prefektur Kagawa dengan Pemerintah Indonesia (source: GoNews.co)