ilustrasi wisatawan asing di jepang (Image by: TheJapanTimes)
Isu pasien asing di rumah sakit dan klinik Jepang yang tidak membayar tagihan medis kembali mencuat setelah pemerintah memasukkannya sebagai topik utama dalam paket kebijakan terkait penduduk dan wisatawan asing. Kebijakan ini memicu perdebatan tentang seberapa besar masalah tersebut sebenarnya terjadi di lapangan.
Dalam paket kebijakan yang dirilis Jumat lalu, pemerintah berencana menurunkan ambang batas tagihan medis yang belum dibayar bagi warga negara asing dari ¥200.000 menjadi ¥10.000. Warga asing, termasuk penduduk jangka menengah dan panjang, yang memiliki tunggakan di atas jumlah tersebut pada prinsipnya dapat dilarang masuk kembali ke Jepang oleh otoritas imigrasi.
Namun, para pelaku di lapangan menilai masalah ini tidak sesederhana pasien asing yang sengaja menghindari pembayaran. Klinik dan perusahaan yang menangani pasien asing menyebutkan bahwa sebagian besar kasus tunggakan bukan disebabkan oleh niat buruk, melainkan oleh perbedaan sistem, budaya medis, dan kesalahpahaman.
Menurut data Kantor Kabinet, pada tahun fiskal 2023 total tagihan medis yang belum dibayar oleh pasien asing mencapai sekitar ¥1,3 miliar, atau hanya 1,5% dari seluruh tunggakan medis nasional. Dalam survei Kementerian Kesehatan tahun fiskal 2024, 28,9% rumah sakit yang pernah menangani pasien asing melaporkan mengalami kasus tagihan tak terbayar, meski fenomena serupa juga terjadi pada pasien warga Jepang.
Ilustrasi wisatawan asing di jepang (Image by: Nikkei Asia)
Salah satu faktor utama adalah perbedaan sistem perawatan kesehatan. Jepang menerapkan asuransi kesehatan universal dengan biaya yang ditetapkan secara nasional, sehingga dokter sering melakukan pemeriksaan tanpa membahas biaya terlebih dahulu. Sebaliknya, di banyak negara lain, pasien terbiasa mengetahui atau memilih biaya perawatan di muka, sehingga ketidaktahuan soal harga akhir kerap menimbulkan penolakan pembayaran.
Kesalahpahaman juga diperparah oleh perbedaan alur pelayanan, seperti kebiasaan Jepang yang mendorong pasien memulai perawatan di klinik kecil sebelum dirujuk ke rumah sakit besar. Wisatawan asing yang langsung mendatangi rumah sakit tanpa rujukan dapat dikenakan biaya tambahan dan pemeriksaan lebih banyak dari yang mereka perkirakan.
Selain itu, banyak pasien asing yang salah memahami skema asuransi perjalanan, dengan asumsi perusahaan asuransi akan membayar rumah sakit secara langsung. Pada kenyataannya, sebagian besar polis mengharuskan pasien membayar terlebih dahulu lalu mengajukan klaim penggantian, yang sering kali tidak dipahami dengan baik.
Para ahli dan pengelola klinik menilai solusi terletak pada peningkatan komunikasi dan dukungan sistemik. Rumah sakit disarankan memberikan perkiraan biaya, menjelaskan metode pembayaran secara jelas, serta menyediakan informasi tertulis multibahasa. Di sisi lain, mereka menilai pemerintah perlu berperan lebih aktif melalui subsidi, pelatihan bahasa, dan penguatan infrastruktur medis agar Jepang siap menghadapi meningkatnya jumlah wisatawan dan penduduk asing.