Ilustrasi tourist yang sedang memakan ramen (Image by: apnews.com)
Kontroversi mencuat pada 4 Januari ketika seorang turis asing memprotes harga ramen yang dikenakan kepadanya. Kedai tersebut dikenal dengan ramen tonkotsu gaya “Iekei” yang populer dan ramai pengunjung. Dalam menu berbahasa Jepang, semangkuk ramen standar dijual seharga 1.000 yen, sementara menu berbahasa asing menawarkan ramen dengan tambahan topping seharga 2.300 yen.
Ilustrasi Ramen Iekei (Image by: japantravel.navitime.com)
Menurut Yusuke Arai dari Wagoya Group, operator restoran, pelanggan tersebut memesan dari menu khusus wisatawan asing dan menghabiskan makanannya sebelum menuntut pengembalian uang. Arai menjelaskan bahwa menu berbahasa asing memang dibatasi pada kombinasi tertentu untuk mencegah kesalahan pemesanan dan menjaga kualitas. Karena pesanan sesuai menu yang dipilih, restoran menolak pengembalian dana, hingga akhirnya turis tersebut meminta maaf dan pergi setelah staf mengancam akan menghubungi polisi.
Arai mengatakan keputusan menerapkan harga ganda diambil dengan kesadaran penuh akan risikonya. Ia menilai praktik serupa umum ditemui di luar negeri dan berencana tetap melanjutkan sistem tersebut. Pendapatan tambahan, menurutnya, akan digunakan untuk meningkatkan upah serta kondisi kerja karyawan.
Ilustrasi Tourist asing yang sedang mengantri di depan restoran ramen (image by: soranews24.com)
Respons wisatawan asing pun beragam. Seorang turis asal Australia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan berpendapat harga seharusnya sama untuk semua pelanggan. Sebaliknya, pengunjung dari Kanada mengatakan harga lebih tinggi bagi wisatawan asing masih dapat diterima mengingat status mereka sebagai pengunjung.
Perdebatan soal penetapan harga ganda juga terjadi secara global dan domestik. Beberapa objek wisata luar negeri seperti Museum Louvre dan Angkor Wat menerapkan tarif berbeda bagi warga lokal dan wisatawan asing. Di Jepang, museum nasional dan tempat wisata turut mempertimbangkan kebijakan serupa, meski ada pula yang membatalkannya akibat penolakan publik. Para ahli menekankan bahwa jika diterapkan, perbedaan harga harus dijelaskan secara transparan dan disertai nilai tambah yang jelas.