Kebijakan ini diambil atas beberapa pertimbangan, termasuk peningkatan kualitas hidup penduduk asing dan program imigrasi lainnya (Image by Google)
Para pendukung rencana kenaikan biaya perpanjangan visa di Jepang menyatakan bahwa dana tambahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk asing serta memperkuat program identifikasi dan deportasi imigran ilegal. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan indikasi terbaru bahwa pemerintah Jepang juga mempertimbangkan peningkatan signifikan pada pajak keberangkatan internasional. Akibatnya, baik wisatawan maupun penduduk asing diperkirakan akan menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk dapat tinggal atau bepergian dari Jepang.
Saat ini, Badan Layanan Imigrasi Jepang mengenakan biaya 6.000 yen bagi warga negara asing yang memperpanjang atau mengubah status visa mereka, angka yang baru saja naik dari 4.000 yen pada April tahun ini. Namun, beberapa politisi Jepang dikabarkan ingin menaikkan biaya tersebut menjadi 30.000 hingga 40.000 yen, yang berarti peningkatan hingga lima kali lipat. Karena banyak penduduk asing hanya mengantongi visa satu tahun, mereka mungkin terpaksa membayar biaya besar ini secara rutin setiap tahun.
Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra menyusul dampaknya juga bagi wisatawan lokal (Image by Google)
Kenaikan yang lebih drastis juga direncanakan untuk permohonan status penduduk tetap. Biaya yang saat ini ditetapkan sebesar 10.000 yen disebut-sebut akan melonjak menjadi 100.000 yen. Perlu ditekankan bahwa biaya ini berlaku hanya untuk pengajuan dan tidak menjamin persetujuan, sehingga pemohon berpotensi kehilangan uang dalam jumlah besar tanpa mendapatkan hasil yang diharapkan. Selain itu, karena visa berlaku per individu, keluarga ekspatriat akan menghadapi beban biaya yang jauh lebih besar.
Beberapa politisi mengklaim bahwa kenaikan biaya diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan inflasi atau menyelaraskan harga dengan negara-negara Barat, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris yang mengenakan biaya lebih tinggi. Namun, kritik menyebut alasan tersebut tidak masuk akal mengingat biaya operasional pemerintah tidak meningkat hingga 400 persen. Di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa dana tambahan akan digunakan untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan layanan pembelajaran bahasa Jepang, serta memperkuat sistem pengawasan imigrasi. Ironisnya, hampir empat juta penduduk asing legal di Jepang akan menanggung biaya untuk mengawasi sekitar 70.000 imigran ilegal—kelompok yang justru tidak membayar biaya visa sama sekali.
Di sisi lain, rencana kenaikan tarif ini belum dapat diberlakukan tanpa perubahan undang-undang (Image by Google)
Di tengah kontroversi ini, undang-undang imigrasi Jepang saat ini membatasi biaya perpanjangan visa dan permohonan izin tinggal permanen pada angka maksimal 10.000 yen. Artinya, rencana kenaikan drastis tersebut memerlukan amandemen undang-undang yang berlaku. Usulan perubahan diperkirakan akan diajukan secara resmi di Parlemen pada awal tahun fiskal berikutnya, sehingga perdebatan mengenai masa depan penduduk asing di Jepang kemungkinan akan terus berlanjut.