Image by: google.com
Sebagian surplus dari pendapatan baru ini juga akan dialokasikan untuk kebijakan sosial, seperti perluasan program sekolah menengah gratis yang disepakati dalam koalisi pemerintah sebelumnya dan tetap dipertahankan dalam pemerintahan baru. Pemerintah menghadapi kesulitan mencari sumber dana yang stabil untuk program tersebut serta penghapusan pajak bensin sementara, sehingga memilih untuk membebankan sebagian biaya kepada warga asing yang tidak memiliki hak pilih di Jepang.
Image by: asahi.com
Salah satu perubahan utama yang akan diberlakukan pada tahun fiskal 2026 adalah kenaikan pajak keberangkatan internasional atau departure tax, yang saat ini sebesar 1.000 yen per penumpang. Pemerintah berencana menyesuaikan tarif ini dengan standar negara lain, seperti Amerika Serikat yang mengenakan sekitar 3.300 yen. Untuk mengimbangi dampaknya bagi warga Jepang, pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan biaya pembuatan dan perpanjangan paspor. Selain itu, pemerintah juga akan meninjau ulang biaya visa dan izin tinggal yang belum pernah berubah sejak 1978.
Saat ini, biaya visa masuk tunggal ke Jepang sekitar 3.000 yen, jauh di bawah tarif di AS (sekitar 28.000 yen) atau Uni Eropa (sekitar 16.000 yen). Pemerintah berencana menaikkan biaya ini secara bertahap agar sejalan dengan tarif internasional, sekaligus meninjau ulang beberapa prosedur izin tinggal yang baru diperbarui setelah lebih dari empat dekade.
Image by: google.com
Mulai tahun fiskal 2028, Jepang juga akan memperkenalkan sistem pra-otorisasi perjalanan elektronik bernama Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA) untuk pengunjung dari negara bebas visa. Sistem ini akan memungut biaya sekitar 6.000 yen, mengikuti model Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan total pendapatan dari kenaikan berbagai biaya ini dapat mencapai sekitar 300 miliar yen, sebagian besar dari wisatawan dan warga asing yang datang ke Jepang.
Meski demikian, beberapa pihak memperingatkan agar kebijakan ini tidak berlebihan dan justru menghambat pertukaran internasional. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal juga mengusulkan penghapusan fasilitas bebas pajak konsumsi bagi wisatawan asing, namun langkah ini dinilai terlalu membebani sektor pariwisata. Pakar keuangan publik dari Universitas Meiji, Hideaki Tanaka, menyebut penyesuaian tarif memang perlu, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menurunkan minat wisatawan berkunjung ke Jepang.