Image by JapanToday.com
Tokyo berencana menggratiskan tempat penitipan anak bagi semua anak prasekolah mulai bulan September. Rencana ini diumumkan oleh Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah angka kelahiran yang rendah di Jepang. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban keuangan pada keluarga dengan memperluas akses penitipan anak gratis untuk anak pertama, selain untuk anak kedua dan seterusnya.
Langkah ini merupakan respons terhadap penurunan jumlah kelahiran di Jepang, di mana populasi telah menurun selama bertahun-tahun. Jepang tengah menghadapi krisis demografi yang semakin mendalam, dan Koike menegaskan bahwa "tidak ada waktu tersisa" untuk mengatasi masalah ini. Peringatan serupa juga disuarakan oleh Perdana Menteri dan pejabat lainnya tentang ancaman krisis yang akan berdampak jangka panjang.
Penurunan angka kelahiran di Jepang sangat memprihatinkan, mengingat negara ini memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Dengan ketatnya peraturan imigrasi di Jepang, negara ini juga menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terus meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk membantu keluarga muda, sekaligus mengurangi hambatan ekonomi bagi orang tua yang bekerja.
Image by JapanToday.com
Rencana penggratiskan penitipan anak ini menjadi kebijakan pertama di tingkat regional di Jepang, khususnya di Tokyo, yang merupakan salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 14 juta jiwa. Kebijakan penitipan anak umum saat ini sudah tersedia untuk orang tua yang bekerja, namun pemerintah nasional juga berencana memperluas akses ke semua rumah tangga di seluruh negeri.
Selain itu, Koike juga menyampaikan rencana untuk memperkenalkan opsi kerja empat hari seminggu bagi staf pemerintah di Tokyo. Langkah ini menjadi bagian dari dorongan nasional untuk mendorong peran orang tua dan mengatasi tantangan sosial yang dihadapi oleh keluarga di Jepang, seperti inflasi dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Koike, yang telah menjabat sebagai Gubernur Tokyo sejak 2016, memenangkan masa jabatan ketiganya pada bulan Juli dengan janji untuk meningkatkan tunjangan kesejahteraan sosial. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi warga Tokyo, kebijakan ini menjadi bagian dari upayanya untuk merespons krisis demografi yang sedang berlangsung di Jepang.