TOKYO ---- Pemerintah Jepang baru-baru ini adopsi kebijakan menentang atau anti pengembangan senjata mematikan otonom, menekankan bahwa penggunaan senjata semacam itu tidak boleh diizinkan di seluruh dunia.

Kementrian Luar Negeri menyerahkan sebuah dokumen yang menyatakan pendirian Jepang tentang sistem senjata otonom yang mematikan atau LAWS( Lethal Autonomus Weapons Systems )  ke PBB pada bulan Mei dengan prinsip "berpusat pada manusia" harus dipertahankan dan teknologi yang muncul perlu digunakan dengan tanggung jawab.

"Keterlibatan manusia diperlukan, karena manusialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban." hal ini didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional. Jepang yakin bahwa saat ini, tidak ada jaminan bahwa LAWS akan digunakan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, dan tidak bermaksud mengembangkan senjata semacam itu.

Sementara itu, dokumen tersebut menyebutkan bahwa ada manfaat potensial dari senjata otonom tersebut, seperti mengurangi kesalahan manusia dan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Tokyo juga pertama kalinya mendefinisikan LAWS sebagai sistem yang setelah diaktifkan, dapat mengidentifikasi, memilih, dan menyerang target dengan kekuatan mematikan tanpa intervensi lebih lanjut oleh operator.

Kekhawatiran global atas penggunaan senjata tersebut meningkat, dan momentum untuk menetapkan regulasi sedang dibangun, karena penyebaran pesawat tempur tanpa awak telah menjadi hal biasa dalam konflik seperti perang Rusia-Ukraina dan Konflik di Timur Tengah.

Dulu, senjata dengan kecerdasan buatan merupakan hal yang tidak mungkin/fiktif belaka, tetapi sekarang telah menjadi nyata dan semakin banyak orang yang menyadari akan bahayanya teknologi/senjata dengan kecerdasan buatan ini.

Sekjend PBB Antonio Guterres akan merilis laporan tentang LAWS musim panas ini dan pada Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyoroti "Kebutuhan mendesak bagi masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh sistem senjata otonom.

Jepang, Amerika Serikat, dan 150 Negara lainnya memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut, sementara Rusia, India, Belarus, dan Mali memberikan tentangan dan 11 negara lainnya menyatakan abstain.