Jumlah kebangkrutan perushaan atau usaha di Jepang pada bulan Mei melampaui angka 1000 kasus. Angka ini mencapai tingkat tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Peningkatan ini terjadi di tengah berakhirnya dukungan pemerintah yang diberikan ketika pandemi COVID-19. Pencabutan dukungan/bantuan ini menyebabkan semakin banyaknya perusahaan yang tidak mampu melanjutkan usahanya.
Menurut laporan dari perusahaan riset kredit swasta, Teikoku Databank, pada bulan Mei, terdapat 1016 perusahaan di seluruh Jepang yang memiliki utang lebih dari 10 juta yen. Dan mereka telah mengajukan proses restrukturisasi hukum. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 46% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Jumlah kebangkrutan bulanan yang melebihi 1000 kasus terakhir terjadi pada Mei 2012. Penurunan signifikan dalam penjualan selama pandemi menyebabkan banyak perusahaan bergantung pada dukungan keuangan pemerintah. Namun pada putusan terbaru, program bantuan ini mulai dihentikan. Hal ini tentu memaksa perusahaan untuk menghentikan operasional mereka jika memang perusahaan tidak profit.
Jika dilihat dari sektor usaha, peningkatan kebangkrutan terbesar terjadi di:
- Sektor transportasi yang meningkat lebih dari dua kali lipat.
- Restoran yang meningkat sebesar 25%.
Alasan utama kebangkrutan adalah "penurunan penjualan," yang menyumbang lebih dari 80% dari total kasus.
Teikoku Databank juga menyebutkan bahwa kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja, di mana perusahaan tidak mampu mendapatkan tenaga kerja yang cukup untuk melanjutkan operasional juga meningkat. Masalah kenaikan upah dan perekrutan tenaga kerja menjadi tantangan besar bagi perusahaan kecil dan menengah.
Dengan berakhirnya dukungan finansial dari pemerintah, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dan terpaksa menutup operasional mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah kebangkrutan ke tingkat yang belum pernah terjadi selama lebih dari satu dekade.
Ilustrasi kebangkrutan
Image by D-Keine (Getty Image Signature)