Image by Google
Pemerintah Jepang resmi meluncurkan sebuah kantor baru yang bertugas mempromosikan kebijakan guna menciptakan tatanan masyarakat yang hidup berdampingan secara tertib antara warga negara Jepang dan penduduk asing. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Jepang dalam menghadapi tantangan demografis, sekaligus memastikan integrasi sosial yang lebih harmonis. Kantor baru tersebut berada di bawah naungan Sekretariat Kabinet dan terdiri dari pejabat lintas kementerian, termasuk dari Kantor Kabinet, Kementerian Kehakiman, serta sejumlah lembaga pemerintah lainnya. Fungsinya adalah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang melibatkan koordinasi antarlembaga guna menghadapi isu-isu terkait warga asing secara menyeluruh dan efisien.
Image by Google
Upacara peresmian kantor ini diselenggarakan di Kantor Perdana Menteri pada Selasa, 15 Juli 2025. Dalam sambutannya, Perdana Menteri Ishiba Shigeru menyampaikan bahwa Jepang tengah menghadapi penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua, sehingga dibutuhkan kebijakan terbuka terhadap pekerja asing dan wisatawan mancanegara untuk menjaga dinamika ekonomi dan sosial negara. Perdana Menteri Ishiba menekankan bahwa penerimaan pekerja asing harus dilakukan secara terukur. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan jumlah wisatawan asing sebagai bagian dari strategi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jepang. Namun demikian, ia menyadari adanya kekhawatiran di masyarakat terkait perilaku sebagian penduduk asing yang dianggap mengganggu atau melanggar aturan.
Image by Google
Menurut Ishiba, kejahatan, perilaku tidak tertib, serta penyalahgunaan sistem oleh sebagian orang asing menimbulkan rasa cemas dan ketidakadilan di kalangan warga Jepang. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta evaluasi ulang terhadap sistem yang sudah ada. Menutup sambutannya, Ishiba menginstruksikan para pejabat di kantor baru tersebut untuk secara aktif memantau aktivitas warga asing yang menimbulkan kekhawatiran. Ia juga meminta agar dibangun infrastruktur informasi yang memadai, sehingga kerja sama antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dalam menangani isu-isu terkait penduduk asing di Jepang.