Image by: NHK WORLD JAPAN
Menteri Pertanian Jepang, Koizumi Shinjiro, telah mengumumkan rencana strategis untuk menurunkan harga beras yang melonjak tajam belakangan ini dan memberatkan konsumen. Dalam sebuah konferensi pers, Koizumi menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya harga bahan pokok ini, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Pemerintah Jepang merasa perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Koizumi melakukan kunjungan langsung ke Sapporo, yang terletak di Prefektur Hokkaido—salah satu daerah penghasil beras utama di Jepang. Di sana, ia bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para petani, pedagang grosir, serta pengecer. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan proposal kebijakan pemerintah, serta mendengarkan langsung masukan dari para pelaku usaha di sektor pertanian terkait implementasi kebijakan tersebut.
Image by: NHK WORLD JAPAN
Koizumi menyampaikan bahwa pemerintah akan mulai menstabilkan harga dengan cara melepaskan stok beras nasional ke pasar. Langkah ini bertujuan menurunkan harga beras menjadi sekitar 2.000 yen (setara 14 dolar AS) per karung berisi 5 kilogram. Harga ini lebih rendah dibandingkan harga beras saat ini di sebagian besar supermarket di Jepang. Dengan langkah ini, diharapkan konsumen bisa lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Pemerintah akan memulai pelepasan sebanyak 300.000 ton beras melalui kontrak penjualan non-lelang, sebuah metode baru yang dianggap lebih fleksibel dan cepat. Penjualan ini tidak akan dibatasi jumlahnya selama masih terdapat permintaan di pasar. Koizumi juga menegaskan bahwa tidak ada persyaratan pembelian kembali bagi distributor, sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, biaya transportasi akan ditanggung penuh oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.
Image by: NHK WORLD JAPAN
Koizumi juga menyinggung pentingnya menjaga harga beras tetap stabil namun wajar. Ia mengakui bahwa harga yang terlalu tinggi dapat merugikan masyarakat luas, meskipun dari sisi produsen, harga yang tinggi bisa memberikan keuntungan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mencari titik tengah yang adil, sehingga petani tetap sejahtera tanpa membebani konsumen.
Untuk mendukung kelancaran kebijakan ini, pemerintah akan menggelar pertemuan resmi pada hari Senin mendatang. Pertemuan tersebut akan membahas secara rinci mekanisme kontrak penjualan non-lelang serta sistem distribusi yang akan diterapkan. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam menyukseskan kebijakan ini demi menjaga ketahanan pangan nasional dan keseimbangan pasar.